LPKA Klas I Kutoarjo Ikuti Bimtek Regulasi Penempatan Anak di Rumah Singgah

KUTOARJO. Pegawai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas I Kutoarjo mengikuti kegiatan bimbingan teknis (bimtek) tentang regulasi penempatan Anak di rumah singgah secara virtual, Kamis (20/10/2022).

Kegiatan Bimtek diselenggarakan oleh Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas). Dalam sambutannya, Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, Pujo Harianto mengatakan kegiatan Bimtek bertujuan untuk pemenuhan hak pendidikan bagi Anak di luar LPKA dan pada tahun 2022 Ditjenpas memiliki program prioritas nasional "Pembentukan Sistem Pembelajaran Berkelanjutan bagi Anak di luar LPKA.

Baca juga: Kakanwil Kemenkumham Jateng Kukuhkan 10 Guru Kekayaan Intelektual

"Urgensinya bahwa masih banyak Anak di luar LPKA yang belum memperoleh pendidikan sesuai Standar Pendidikan Nasional yang merupakan kegiatan Program Prioritas Nasional, meningkatkan kualitas Anak, perempuan dan pemuda (PN 3 dan PP 5) yang telah ditetapkan oleh Kementerian PPN/Bappenas, " jelas Pujo Harianto.

Kegiatan Bimtek diikuti secara langsung dan virtual oleh 31 LPKA di seluruh Indonesia, 20 Dinas Pendidikan, 12 Rumah Tahanan Negara (Rutan), 3 Lapas Perempuan dan 2 Balai Pemasyarakatan (Bapas).Kepala Seksi Pembinaan, Rini Astuti menuturkan Bimtek dilaksanakan selama dua hari dengan paparan tentang kondisi pendidikan terkini di Lapas, Rutan dan LPKA serta diskusi interaktif.

Baca juga: Fadli Zon Dukung Upaya Tasikmalaya Jadi Kota Pendidikan Kerja Sama Dunia Internasional

"Melalui regulasi, pemenuhan sarana prasarana yang memadai diharapkan nantinya hak-hak pendidikan Anak diluar LPKA melalui rumah singgah tersebut akan terpenuhi dengan baik, " ujar Rini.

Kegiatan Bimtek regulasi penempatan Anak di rumah singgah dari LPKA Klas I Kutoarjo diikuti oleh Kepala Seksi Pembinaan, Kepala Sub Seksi Pendidikan dan Latihan Keterampilan serta Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak.(DW)

Baca juga: Syaiful Huda Dorong Momentum Revisi UU Sisdiknas Sebagai Ikhtiar Beri Payung Pengakuan PAUD